Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2020

Madyabala Barbershop: Pangkas Rambut Gratis di Kantor Pajak

  Kepala KPP Madya Semarang, Nyono Laksito, menerima penghargaan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh KemenPAN-RB pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2019. “Berbanggalah secukupnya akan predikat yang telah diraih. Perjuangan antikorupsi tidak berhenti sampai di sini, justru tanggung jawab akan semakin besar untuk membuktikan bahwa kita layak menyandang unit kerja WBBM,” ujar Kepala kantor Pelayanan Pajak  (KPP) Madya Semarang Nyono Laksito. Pagi itu suasana aula dipenuhi senyuman bangga atas kabar gembira yang di bawa sebelumnya. Dalam kegiatan rutin Inspirasi Pagi yang dilaksanakan hari Rabu (11/12), Kepala Kantor menyampaikan berita di depan seluruh pegawai. Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2012, bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019 oleh KemenPAN-RB, KPP Madya Semarang berhasil mendapatkan predikat WBBM tingkat Nasional. Acara yang digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta ini dihadiri oleh Wakil Presid

Clean Desk Policy untuk Keamanan Informasi

  Loh , data saya kenapa tiba-tiba hilang? Mungkin ujaran tersebut kerap muncul pada keseharian lingkungan kerja, utamanya bagi pegawai yang berada di balik meja. Sebagai pengguna akhir ( end user ) sistem perangkat lunak, seringkali pegawai mengabaikan keamanan data dan informasi pada lingkungan kerjanya. Tak jarang dokumen yang bersifat strategis pun kurang diperhatikan media penyimpanannya. Padahal, ancaman pencurian dan penyalahgunaan data kian meningkat seiring kemudahan teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Ancaman Siber pada Direktorat Jenderal Pajak Pada tahun 2018, laman milik Direktorat Jenderal Pajak sempat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oknum yang menamakan diri sebagai Anonymous Arabe ini, berhasil mengambil alih laman beranda Pajak.go.id dan mengganti halaman depan situs dengan foto perang di kawasan timur tengah. Berdasarkan catatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), selama kurun waktu 2018, wilayah kedaulatan Indonesia mengalami sekitar 23