Madyabala Barbershop: Pangkas Rambut Gratis di Kantor Pajak

 

Kepala KPP Madya Semarang, Nyono Laksito, menerima penghargaan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh KemenPAN-RB pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2019.

“Berbanggalah secukupnya akan predikat yang telah diraih. Perjuangan antikorupsi tidak berhenti sampai di sini, justru tanggung jawab akan semakin besar untuk membuktikan bahwa kita layak menyandang unit kerja WBBM,” ujar Kepala kantor Pelayanan Pajak  (KPP) Madya Semarang Nyono Laksito.

Pagi itu suasana aula dipenuhi senyuman bangga atas kabar gembira yang dibawa sebelumnya. Dalam kegiatan rutin Inspirasi Pagi yang dilaksanakan hari Rabu (11/12), Kepala Kantor menyampaikan berita di depan seluruh pegawai. Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2012, bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019 oleh KemenPAN-RB, KPP Madya Semarang berhasil mendapatkan predikat WBBM tingkat Nasional.

Acara yang digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI serta 610 unit kerja peraih predikat ZI WBK (Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Rasa bangga terpancar dalam setiap wajah pegawai. Betapa tidak? Predikat WBBM merupakan prestasi tertinggi saat ini sebagai tolak ukur kinerja unit kerja dalam memberantas korupsi sekaligus memberikan pelayanan publik yang optimal. KPP Madya Semarang menjadi salah satu penerima penghargaan dari total empat unit kerja peraih predikat WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2019.

 Upaya Konkret

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas merupakan upaya konkret yang dilaksanakan instansi pemerintah dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut.

Dasar hukum pembangunan zona integritas pada institusi pemerintah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada 2017, Kementerian Keuangan mendukung program pembangunan zona integritas melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017. Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2018 yang mengatur tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

 Kunci Utama

Pada 2018, terdapat 40 unit vertikal DJP yang diusulkan untuk mengikuti pembangunan ZI-WBK pada gelombang pertama, salah satunya adalah KPP Madya Semarang. Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-126/PJ.11/2018 tentang Penyampaian Daftar Unit Kerja sebagai Peserta yang Diusulkan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi Gelombang I Tahun 2018.

Terdapat dua tahapan Zona Integrasi (ZI) menuju WBK, yaitu tahap pembangunan dan tahap penilaian. Tahap pembangunan terdiri atas pencanangan dan pembangunan unit kerja sebagai ZI menuju WBK. Dalam tahap pencanangan, pimpinan unit kerja melakukan deklarasi dan penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas secara terbuka dan dipublikasikan secara luas.

KPP Madya Semarang memanfaatkan momen sosialisasi SPT Tahunan untuk memberi edukasi kepada wajib pajak mengenai program pembangunan ZI menuju WBK sekaligus deklarasi kesiapan unit kerja dalam pembangunan ZI.

Tahap pembangunan ZI menuju WBK merupakan tindak lanjut dari pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan unit kerja. Proses pembangunan ini difokuskan kepada enam komponen pembangunan ZI, yang meliputi:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
4. Penguatan Akuntabilitas;
5. Penguatan Pengawasan; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Salah satu kunci utama dalam kesuksesan Pembangunan ZI adalah pembentukan Tim Pembangunan ZI yang solid. KPP Madya Semarang melibatkan seluruh pegawai dengan perwakilan dari masing-masing seksi, subbagian, maupun fungsional pemeriksa pajak.

Dengan menunjuk para kepala seksi sebagai Ketua Sub Tim Area Perubahan, diharapkan dapat mengawasi serta mendukung kinerja masing-masing subtim secara optimal. Pemilihan Sekretariat Tim serta Sekretaris Subtim pada pelaksana Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal diharapkan mampu mengoordinasikan seluruh anggota tim sehingga mampu untuk berperan dalam pembangunan area perubahan secara optimal.

 Aplikasi Izin Keluar

Inovasi menjadi sorotan dalam proses pembangunan zona integritas. Inovasi diciptakan sebagai solusi atas berbagai masalah yang timbul pada unit kerja. Secara garis besar, inovasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dalam rangka penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik. KPP Madya Semarang melakukan berbagai inovasi dengan harapan mampu meningkatkan integritas serta memberikan kemudahan pelayanan baik bagi pegawai maupun bagi wajib pajak dan pemangku kepentingan. Beberapa inovasi yang dilakukan KPP Madya Semarang dalam kegiatan penguatan pengawasan, antara lain:

1. Jargon “Kami Antikorupsi”, merupakan jargon atau ajakan sebelum memulai kegiatan apa pun dengan teriakan “Kami Antikorupsi”.

2. Musik ilustrasi (Jingle) “Kami Antikorupsi”, dibuat dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 oleh pegawai KPP Madya Semarang.  Musik ilustrasi ini masuk dalam 20 besar nominasi pemenang. Lagu ini masih rutin diputar setiap hari setelah doa pagi untuk memotivasi pegawai dalam menolak ajakan korupsi.

3. Aplikasi Izin Keluar KPP Madya Semarang, merupakan aplikasi yang diinisiasi oleh pegawai sebagai bentuk pemantauan izin keluar kantor. Kemudahan dalam pemantauan atasan langsung serta penggunaan yang paperless menjadi keunggulan aplikasi ini.

Sementara inovasi terkait peningkatan pelayanan publik yang telah dilakukan KPP Madya Semarang antara lain sebagai berikut:

1. Madyabala Barbershop. Inovasi sederhana yang diinisiasi oleh salah satu pegawai yang berupa pemberian layanan cukur rambut gratis pada wajib pajak yang hendak melapor SPT Tahunan di lingkungan Gedung Keuangan Negara Semarang I. Tidak berhenti sampai disitu, kegiatan ini masih tetap berlanjut rutin setiap satu bulan sekali dengan tajuk Friday Barber Free yang ditujukan kepada pegawai di lingkungan GKN Semarang I untuk mendukung program 5R.

2. Penanganan Saran dan Masukan Terintegrasi. Semua tamu yang berkunjung, wajib untuk melakukan registrasi pada Aplikasi Buku Tamu yang terdapat pada setiap pintu masuk kantor. Tenaga pendukung bertugas, memberikan Kartu Saran dan Masukan pada setiap tamu yang berkunjung. Saran dan kritik yang diterima akan dievaluasi secara berkala sebagai bentuk tindak lanjut atas masukan terhadap kualitas pelayanan.

Inovasi di atas merupakan beberapa contoh program yang telah rutin diterapkan pada KPP Madya Semarang. Evaluasi secara berkala dilakukan untuk mengetahui inovasi mana yang layak diunggulkan dan mana yang wajib diperbaiki. Kepala KPP Madya Semarang menyatakan, hal yang terpenting adalah kualitas dari inovasi yang diciptakan, bukan kuantitas. “Manfaat yang dirasakan itulah poin utama dari terciptanya inovasi. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, apabila tidak dapat dirasakan manfaatnya secara riil, maka fungsi sebuah inovasi menjadi nihil,” katanya.

 Berbagi Inspirasi

Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2018, pasca meraih predikat WBK, KPP Madya Semarang menggelar acara berbagi inspirasi dan semangat antikorupsi dengan mengundang perwakilan unit kerja DJP wilayah Semarang.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala KPP Madya Semarang mengajak unit kerja lain untuk bersama-sama menggalakkan semangat antikorupsi, salah satunya dengan melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Acara tersebut merupakan langkah pertama KPP Madya Semarang untuk menebarkan semangat pembangunan ZI-WBK pada unit kerja lainnya.

Beberapa kantor pelayanan pajak tercatat telah melakukan kunjungan terkait pembangunan ZI menuju WBK pada KPP Madya Semarang. Unit kerja lainnya meminta perwakilan tim pembangunan ZI menuju WBK untuk berdiskusi serta berbagi inspirasi mengenai perjalanan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi.

Tak hanya pada institusi yang sama, KPP Madya Semarang juga berbagi pengalaman proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM lintas Direktorat. Dalam Rapat Kerja Daerah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  Jawa Tengah dan DIY pada hari Kamis (4/12), Kepala KPP Madya Semarang diundang sebagai narasumber dengan topik “ Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi”.

Kegiatan yang bertempat di Hotel Griya Persada Bandungan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan KPKNL provinsi Jawa Tengah dan DIY. Hal ini menjadi salah satu bukti, bahwa predikat WBBM yang telah tersemat wajib diiringi dengan tanggung jawab untuk memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menebar inspirasi dan semangat antikorupsi.

 

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.